KLATEN – Membayar pajak kendaraan bermotor sering kali dianggap hanya sebagai kewajiban tahunan bagi pemilik kendaraan. Padahal, di balik pembayaran pajak tersebut terdapat manfaat besar yang secara langsung kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Sejak diberlakukannya kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagian penerimaan pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat langsung menjadi pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, setiap masyarakat yang taat membayar pajak turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerahnya sendiri.
Di Kabupaten Klaten, manfaat kebijakan tersebut sudah mulai dirasakan. Hingga 17 Juni 2026, penerimaan Opsen PKB telah mencapai Rp63,53 miliar, sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp30,95 miliar. Dana tersebut menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pembangunan lainnya.
Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD/Samsat) Klaten, Erma Suryanti, SSos, MT di Klaten, Senin, 22 Juni 2026 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk gotong royong masyarakat dalam membangun daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan,” jelas Erma.
Dioptimalkan
Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bersama. Saat ini masih ada potensi pajak yang harus dioptimalkan. Pasalnya, masih terdapat kendaraan yang menunggak pajak sehingga potensi pendapatan daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Padahal, ketika masyarakat menunda atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
”Karena itu, UPPD/Samsat Klaten terus melakukan berbagai inovasi dan pendekatan pelayanan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,” kata Erma.
Samsat Budiman
Kepala UPPD/Samsat Klaten, Erma Suryanti, SSos, MT, menyatakan salah satu inovasi yang terus dikembangkan agar pajak dekat dengan masyarakat desa adalah Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri). Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes / BUMDesma / KDMP yang telah bekerja sama dengan Samsat.
”Kehadiran Samsat Budiman membuat masyarakat tidak perlu datang jauh ke Kantor UPPD/Samsat Klaten sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Program ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Program Sengkuyung
Dalam rangka mengingatkan dan mendorong kepatuhan pajak, UPPD/Samsat Klaten bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten juga aktif melaksanakan Program Sengkuyung Prioritas, yaitu upaya penyampaian informasi dan pemberitahuan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan kendaraan bermotor.
”Melalui program ini, petugas melakukan penyampaian surat pemberitahuan serta edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuannya bukan semata-mata melakukan penagihan, tetapi membangun kesadaran bahwa pajak kendaraan merupakan kontribusi nyata masyarakat untuk pembangunan daerah,” jelas Erma Suryanti.
Inovasi Satu Jagat
Inovasi lain yang mendapat sambutan positif masyarakat adalah program Satu Jagat (Satu Tempat Urus Pajak dan Jaga Kesehatan). Program warga bayar pajak sekaligus peduli kesehatan ini merupakan kolaborasi antara UPPD/Samsat Klaten dengan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Klaten.
Dikatakan, melalui program ini, masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor dapat sekaligus memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memperoleh manfaat kesehatan secara langsung.
”Program Satu Jagat menjadi bukti bahwa pelayanan pajak dapat diintegrasikan dengan pelayanan publik lainnya untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” tutur Erma Suryanti.
Klaten Lebih Baik
Kepala UPPD/Samsat Klaten, Erma Suryanti, SSos, MT, juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban tahunan. Pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
”Dengan semakin tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka semakin besar pula kemampuan Kabupaten Klaten dalam membangun daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Erma Suryanti, mengajak mari bersama-sama menjadi wajib pajak yang taat dan bertanggung jawab. Sebab setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk pembangunan Kabupaten Klaten yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan di masa depan.
“Taat Pajak Kendaraan Bermotor, Wujud Nyata Partisipasi Masyarakat untuk Klaten yang Maju dan Sejahtera,” demikian penjelasan Kepala UPPD/Samsat Klaten, Erma Suryanti, SSos, MT. (Paidi)
.