KLATEN-Bawaslu Kabupaten Klaten, Pemkab Klaten, Polres Klaten dan Kodim 0723 Klaten sudah siap mengawal pelaksaan Pilkada 2024 yang kini sudah masuk tahap kampanye.
Hal itu ditegaskan Bupati Klaten Sri Mulyani usai memimpin apel siaga dan gelar budaya di alun-alun Kota Klaten, Kamis 10 Oktober 2024.
”Saya bersama Forkopimda, Bawaslu dan KPU Klaten mengikuti apel siaga pengawasan demi terlaksananya Pilkada yang aman, adil dan damai di Klaten,” kata Sri Mulyani.
Dia berharap warga Klaten yang mempunyai hak pilih akan datang ke TPS untuk memberikan suaranya, sehingg nanti akan terpilih pemimpin yang lebih baik.
”Harapannya, partisipasi bisa mencapai 90 persen, untuk itu kami semua sosialisasi terus agar 975.000 yang masuk DPT akan memberikan suara di 2025 TPS,” ujar Bupati.
Bupati yakin, Pilkada Klaten 2024 akan berjalan aman dan lancar, karena bila dilihat dari proses tahapan pilkada juga sudah berjalan dengan lancar.
”Insya Allah aman. Sekarang masih kampanye tertutup, nanti ada kampanye terbuka dan, debat. Klaten katagori rawan sedang. Pemkab Klaten bersama Polres Klaten dan Kodim 0723 Klaten sudah siap mengamankan jalannya Pilkada 2024,” tegas dia.
Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman mengatakan, apel siaga digelar untuk mengingatkan jajaran pengawas terkait persiapan dan menyampaikan ke masyarakat bahwa Baqaslu siap mengawal pilkada.
”Panwas TPS belum terbentuk, 1 desa 1 pengawas. Nanti saat pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi akan memerlukan banyak energi,” kata Ketua Bawaslu.
Saat ini, di 26 kecamatan masing-masing ada 3 Panwascam dab 7 staf termasuk ASN yang diperbantukan ke Panwascam.
Tren kegiatan kampenye tanpa ada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), berupa kegiatan sosial kemasyarakatan.
”Sejauh ini, belum ada temuan nanun ada 1 laporan dugaan pelanggaran netralitas kades yang diproses, sedang kami minta untuk melengkapi laporan. Ini masih kami telusuri,,” ujar Arif Fatkhurrokhman.
Kalau ada dugaan pelanggaran panwas desa tak punya kewenangan, mereka harus lapor ke Panwascam. Namun eksekutor tidak di Panwascam tapi PPK.
Dia pun mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi jalannya pilkada agar meminimaliair mungkin terjadinya pelanggaran.
”Bila pelanggaran minim, maka kalau sudah jadi bupati tidak akan menggunakan jabatan dengan baik. Mari kita ganti slogan, jangan wani piro tapi iso opo,” tegas Erif.
Apel diakhiri dengan pelepasan balon oleh bupati dan burung merpati oleh jajaran Forkopimda, Bawasku dan KPU serta pejabat terkait.