KLATEN-Ada empat kriteria yang harus dipenuhi Pemkab Klaten agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau opini WTP dari BPK.
Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah usai pertemuan dengan jajaran Pemkab Klaten di ruang rapat Blok C Komplek Setda setempat, Senin (24/2/2025).
Pertemuan awal antara BPK dan jajaran Pemkab Klaten itu merupakan entry meeting yang digelar menjelang dilakukannya audit terhadap (LKPD) Klaten tahun 2024. Acara dihadiri Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, para asisten dan kepala OPD.
Ahmad Luthfi menyebut ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Klaten tahun 2024.
Empat kriteria adalah kesesuaian LKPD dengan standar pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas penggalian internal dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
”Kalau empat kriteria itu semua terpenuhi, maka opini yang didapat juga bagus,” kata Ahmad Luthfi.
Dia menambahkan, entry meeting merupakan komunikasi audit yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Pemeriksaan dilakukan dua tahap, yang pertama pemeriksaan interim LKPD yang akan dilakukan dalam 25 hari ke depan. BPK menerjunkan enam auditornya.
”Yang kedua, setelah lebaran akan dilakukan pemeriksaan terperinci, sejauh mana Pemkab Klaten menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK tahun lalu,” ujar Ahmad Luthfi.
Selain itu, BPK akan memeriksa efektivitas sistem pengendalian internal, mempelajari pengujian terbatas tingkat kepatuhan pada beberapa transaksi.
Masa transisi kepemimpinan di Klaten, menurut Ahmad Luthfi HR, tak ada pengaruhnya dalam proses audit yang merupakan kegiatan rutin tahunan.
Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto mengatakan entry meeting merupakan slaah satu penentu utama untuk mempertahankan opini WTP.
”Semoga dengan doa restu dari semuanya, Pemkab Klaten akan bisa mempertahankan opini WTP pada LKPD 2024,” ujarnya.
Karena itu, wakil bupati dan jajarannya akan menyiapkan data dari tim OPD. Dia sudah memberikan arahan tersebut kepada jajarannya pada rakor rutin di Pendapa Pemkab Klaten, Senin sebelum entry meeting.
”Saya dah tekankan untuk kecepatan dan komunikasi dalam penyediaan data yang diperlukan dalam pemeriksaan, sesuai time plan yang sudah ditetapkan. Ini mendesak karena sebentar lagi ada libur Lebaran,” ujar Benny.