KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) untuk perbaikan 227 unit rumah tak layak huni (RTLH) dengan total nilai Rp3,4 miliar. Ratusan RTLH itu tersebar di 87 desa.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperakim) Klaten, Muh. Anwar Shodiq, mengungkapkan gelontoran bantuan berasal dari APBD Klaten.
“Lokasinya ada di 87 desa 26 kecamatan dengan tujuan sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan. Dari total 401 desa/kelurahan di Klaten, baru menyasar di 87 desa. Artinya belum merata,” kata Shodiq saat menyampaikan laporan dalam penyaluran Bansos RTLH secara simbolis di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Rabu (11/6/2025).
Shodiq mengungkapkan bantuan sosial itu diberikan kepada individu setelah melalui prosesi verifikasi dan validasi oleh tim dari Disperakim atas kondisi rumah mereka. Masing-masing penerima mendapatkan Rp15 juta untuk rehab RTLH.
“Itu terdiri dari Rp12.500.000 untuk belanja bangunan. Rp2.350.000 untuk upah tukang dan Rp150.000 untuk biaya operasional fasilitator,” ungkap Shodiq.
Shodiq menjelaskan hasil pendataan yang dilakukan Disperakim beberapa tahun lalu, jumlah RTLH di Klaten masih sebanyak 9.125 unit.
Dia mengungkapkan selama ini sudah ada beberapa intervensi yang dilakukan guna percepatan rehab RTLH. Intervensi itu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, dana desa hingga program corporate social responsibility (CSR) dunia usaha.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan penyaluran bantuan rehab itu tak sekadar mengentaskan RTLH. Lebih dari itu, penyediaan hunian yang layak dan sehat berdampak ke berbagai sektor.
“Insyaallah kalau nanti huniannya sudah layak, ini berdampak ke berbagai data yang ada. Angka kemiskinan akan turun, angka kesehatan akan naik dan harapan kami bersama juga kemudian angka stunting bisa turun. Karena rumahnya menjadi layak huni, kesehatannya meningkat dan kemudian kualitas hidupnya bisa meningkat,” kata Hamenang.
Hamenang mengungkapkan percepatan rehab RTLH menjadi salah satu konsentrasi Pemkab dengan menggandeng berbagai pihak.
“Harapan kami bantuan ini digunakan seoptimal mungkin agar kemudian rumahnya menjadi lebih layak dan sehat,” jelas dia.
Hamenang mengungkapkan bantuan rehab senilai Rp15 juta per unit belum optimal untuk memperbaiki satu per satu RTLH. Bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan diharapkan ada swadaya warga untuk membangun rumah yang layak dan sehat.